PALI, Dialograkyat– Polemik undangan Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kepada para waria se-Kab PALI berakhir dengan penundaan acara pertemuan yang melibatkan para waria. Ternyata, undangan tersebut muncul karena Dinkes PALI menerima laporan bahwa dua waria asal PALI positif terjangkit HIV. Demikian diungkapkan Plyt Kadinkes Lydwirawan, Senin (22/7).
Lydwirawan yang ditemui seusai Rakor Pemkab di Kantor Bupati PALI Jalan Merdeka KM10 mengungkapkan bahwa kegiatan mengundang para waria tersebut merupakan tindak lanjut terhadap temuan adanya waria yang positif mengidap HIV.
“Ada dua warga yang berdomisili di PALI terjangkit HIV. Dan mereka biasa disebut waria. Itu alasan kami mengundang mereka” ujar Iwan, panggilan akrab Lydwirawan.
Kedua waria yang terjangkit HIV itu merupakan warga Kecamatan Talang Ubi. Atas dasar itulah, pihaknya berinisiatif mengundang para waria untuk diberi penjelasan dan pendekatan agar menerapkan pola hidup sehat, termasuk hubungan sex sehat.
“Tujuannya agar virus HIV tersebut tidak menular. Karena itulah kami berkeinginan memberikan edukasi” terangnya.
Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Kesehatan agar setiap penyakit tidak menular atau menjangkiti yang lainnya. Dengan digelarnya pertemuan, Dinkes berharap penderita HIV tidak bertambah. Mengingat salah satu penyebab penularan HIV adalah akibat hubungan sex menyimpang dan tidak sehat.
Iwan juga menegaskan, tidak ada maksud Dinkes PALI untuk memberikan legitimasi terhadap kelompok tersebut. Meskipun yang diundang adalah kelompok waria.
“Jadi bukan ada maksud lain. Semata-mata karena alasan kesehatan dan kemanusiaan. Kami merasa berkewajiban agar penderita HIV di kabupaten kita tidak bertambah. Yang sudah terjangkit kita jaga dan kita rawat sementara yang sehat kita edukasi untuk berperilaku hidup sehat” tegas Iwan.
Terkait dua warga yang positif menderita HIV tersebut, Iwan menambahkan, saat ini kedua penderita itu dalam pengawasan dan pantauan Puskesmas Talang Ubi. Secara rutin Puskesmas Talang Ubi melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kedua penderita itu.
“Secara rutin diawasi dan dipantau. Karena kita sudah UHC (Universal Health Coverage, red) maka keduanya tidak dipungut biaya. Gratis” tambahnya.
Untuk menghindari polemik berkelanjutan, Iwan mengaku sudah diperintahkan Sekda untuk menunda acara tersebut.
“Kita akan menghadap Sekda dulu. Bagaimana petunjuk beliau. Namun saya pastikan, kami tidak ada niat lain. Semata-mata karena tugas kami sebagai aparat yang bertanggungjawab dibidang kesehatan untuk memberikan edukasi. Alasannya kesehatan dan kemanusiaan. Itu saja.” tutup Iwan.
Sebagaimana diketahui, munculnya undangan kepada para waria yang beredar di medsos memantik reaksi dari beberapa elemen masyarakat. Masyarakat menilai undangan yang dikhususkan kepada waria tersebut dianggap memberikan pengakuan tentang keberadaan kelompok waria.
Salah satu pihak yang keberatan adalah PC NU Kabupaten PALI melalui ketuanya M Erlin Susri SSosI MPdI. PCNU menilai acara tersebut melegitimasi kelompok waria yang dinilainya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. (Jon)
Komentar