Kadisdik: Pendidikan Tunjang Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik

BANDUNG,DIALOGRAKYAT— Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang seseorang untuk menjadi pemimpin di sektor publik. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dewi Sartika pada ‘Workshop Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik Jawa Barat’ yang diadakan di Hotel Padma, Jln. Rancabentang No. 56 – 58, Kota Bandung, Jumat (12/7/2019).

Kadisdik mengungkapkan, selain pendidikan formal, pendidikan nonformal pun dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Salah satunya, melalui pelatihan atau lokakarya. “Pendidikan berperan penting meningkatkan kompetensi dan membangun karakter kepemimpinan,” ucapnya.

Salah satu aspek penting lain yang harus dimiliki seorang pemimpin, lanjutnya, yakni memiliki karakter yang kuat dan unggul di antara individu lainnya. “Misalnya ketika sedang berkumpul dengan kelompok, kita harus bisa menunjukkan perbedaan karakter kita dengan yang lainnya. Karakter yang baik menunjang untuk kepentingan kelompok,” tuturnya.

Selain itu, Kadisidik menekankan harus ada kerja sama antarpejabat perempuan ketimbang saling berkompetisi. Salah satu menjalin kerja sama yang baik adalah berkomunikasi. “Intinya komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Karena, komunikasi adalah satu cara kita untuk melayani,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nina Setiana menuturkan, kepemimpinan perempuan di ruang publik tak bisa lepas dari peran keluarga. Sehingga, dukungan dari keluarga menjadi hal yang sangat penting. Seperti, memberi pemahaman dan menyepakati pilihan yang dibuat antara suami dengan istri.

“Karena saya percaya, pemimpin perempuan yang baik itu bukan yang memilih pekerjaan daripada keluarga. Tetapi, mereka yang dapat menanangani keduanya dengan baik,” ucapnya.

Workshop kepemimpinan perempuan ini diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Pascasarajana Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Flinders University. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat. (hms/red)

Komentar