BATAM, Dialograkyat— Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan dan pengelolaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pelayanan pengaduan dan pengelolaan informasi pada pemerintah daerah dengan menghadirkan para pengelola pengaduan masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Indonesia.
Kegiatan yang dihadiri 164 perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatera ini dibuka langsung Kepala Pusat Penerangan/ Juru Bicara Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. di Hotel Golden View Batam, Kamis (8/8/2019).
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika turut hadir mengikuti rakornis tersebut. Hadir langsung Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik, Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Amrullah dan Kepala Seksi Penegelola Opini dan Aspirasi Publik, Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Rosa Linda.
Kepala Pusat Penerangan/ Juru Bicara Kemendagri, Bahtiar saat membuka rakornis menyampaikan tiga poin penting untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah yakni pertama, Sekretaris Komisi Informasi Provinsi (KIP) dijabat oleh Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi. Kedua, terkait dukungan pendanaan kegiatan PPID dan LAPOR! telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Kemudian poin ketiga terkait pengelolaan pengaduan masyarakat yakni saat ini hanya ada 1 aplikasi yaitu SP4N-LAPOR! yang digagas Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.
“Tiga poin penting ini yang diharapkan Kementerian Dalam Negeri agar dapat dilaksanakan seluruh pemerintah daerah,” ungkap Bahtiar.
Lanjut dia mengatakan, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 untuk peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik melalui Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
“Pengelola pengaduan dan informasi publik bukan menambah beban pekerjaan melainkan tanggung jawab yang melekat pada setiap instansi dalam penyelenggraaan pelayanan publik. Sehingga, Kemendagri dan Pemda harus terus berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan pengaduan dan informasi publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rakornis, Handayani Ningrum mengatakan, tujuan pelaksanaan rakornis tersebut yakni meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Kemudian, membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik.
Selanjutnya, mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya dan terakhir bertujuan mengumpulkan data terkait PIC (penanggung jawab) pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik.
“Harapan kami setelah selesainya rakornis ini Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dapat memiliki data lengkap terkait Kontak Pengelola Pengaduan dan Pengelola Informasi di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak tahu atau bingung kemana harus mengadu atau mencari informasi terkait Pemerintah Daerah, Pusat Penerangan dapat memberikan informasi yang tepat,” terangnya.
Kegiatan rakornis ini diselenggarakan dalam 3 Regional. Regional pertama telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 dengan mengundang peserta dari Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, regional kedua di selenggarakan pada tanggal 17 sampai 18 Maret di Makassar dengan mengundang peserta dari Maluku, Sulawesi dan Papua dan terakhir regional ketiga pada di Batam dengan mengundang peserta dari Pulau Sumatera. (hms/red)
Komentar