JAKARTA | Dialog Rakyat | Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bergulir salah satunya melipir ke partai politik yang tengah berkuasa. Kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan menggeledah kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan?
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat membenarkan adanya rencana KPK menggeledah kantor DPP PDIP. Namun, penyidik tidak diizinkan masuk ke sana.
“Iya, saya sudah kontak (DPP) tadi, tapi informasi yang saya terima bahwa ada tidak ada bukti-bukti kuat, seperti surat tugas dan lain-lain,” kata Djarot seperti dikutip dari Republika, di Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Djarot menambahkan, para penyidik KPK tidak diizinkan menggeledah DPP karena mereka tidak memiliki bukti-bukti yang jelas. Atas dasar itu, ia membantah anggapan partai menolak untuk digeledah.
Djarot menjamin PDIP bakal menghormati semua proses hukum dan partai tidak akan mengintervensi. Dia mengatakan, individu atau oknum tersebut tidak mewakili partai.
Mantan Gubernur DKI itu menegaskan siapa pun kader yang bersalah akan diberikan sanksi tegas. “Jadi silakan saja (diperiksa) asalkan betul-betul resmi,” katanya.
Saat ini, di DPP PDIP Diponegoro dipenuhi oleh awak media yang mencoba mengonfirmasi penggeledahan tersebut. Namun, kantor DPP ditutup rapat dan media tidak diperbolehkan masuk.
Kedatangan penyidik KPK disebut-sebut ingin menggeledah ruang kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Namun Djarot mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Saya nggak tahu kalau soal itu,” kata Djarot saat dikonfirmasi lebih lanjut.
Seperti diketahui, Wahyu Setiawan ditangkap KPK, Rabu (8/1/2020) malam, bersama tiga orang lainnya. KPK masih memeriksa secara intensif Wahyu Setiawan.
Ketua KPU Arief Budiman juga telah mendatangi gedung KPK untuk mengonfirmasi kebenaran soal penangkapan Wahyu. Ia menyatakan lembaganya hanya mendapat informasi dari KPK bahwa Wahyu memang sedang diperiksa. (***)
Komentar