BANDUNG | Dialog Rakyat | Banyaknya warga di Jabar saat ini sudah menyandang status sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) terpapar Covid 19, ODP tersebut diduga sebagai orang yang berpotensi untuk menyebarkan wabah tersebut pada masyarakat luas, hal ini di khawatirkan dan akan menghambat perekonomian di Jawa Barat. Hal ini dikatakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati saat rapat kerja terkait perekonomian dan Logistik di Jawa Barat di tengah wabah virus Covid 19 bersama mitra kerjanya yang dilakukan secara teleconfrence dari ruang kerja Komisi II sedangkan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Dinas (OPD) dan BI dari kantor masing masing, pada Kamis, (2/4-2020).
“Kita ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jabar melalui mitra kerja tentang penanganan perekonomian Jabar selama masih berjangkitnya virus covi-19 di Jabar .“ ujar Rahmat.
Komisi II yang membidangi masalah perekonomian ini, meminta Pemprov Jabar, untuk melakukan pendataan dan memberikan bantuan berupa stimulus kepada para pelaku usaha kecil yang juga terdampak dari covid-19.
“Karena, sudah pasti cukup banyak pelaku UMKM yang sudah berhenti beraktifitas dan memproduksi.” Ujar Rahmat.
Rapat juga mengungkapkan bahwa produksi pertanian di Jabar sampai saat ini memberikan hasil yang cukup baik tetapi dalam distribusi pemasarannya terkendala karena pandemi wabah Covid 19. Sedangkan
untuk ketersediaan bahan pokok di Jabar di nilai masih cukup stabil.
Terkait dengan kendala tersebut Komisi II meminta kepada Pemprov Jabar melalui mitra kerja komisi, untuk menyiapkan langkah-langkah , agar pemasaran produksi hasil pertanian tetap beredar dan masyarakat tidak kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Komisi II juga meminta pemprov Jabar melakukan pengaturan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19, hal ini penting untuk mencegah adanya tumpang tindih bantuan dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu juga, agar bantuan tersebut tepat sasaran. (Dd)
Komentar