BANDUNG | Dialog Rakyat | Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Investasi Sekretariat Daerah (Setda) Jabar.
Raker digelar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengatakan dalam raker tersebut yang jadi titik sorotan adalah realisasi penyerapan anggaran di Biro BUMD & Investasi yang hanya 78 persen.
“Capaian itu, dirasa masih kurang baik,” katanya Sabtu (2/5/2020).
Cucu Sugyati menjelaskan, bagi DPRD Jabar, sebagai pembina BUMD, anggaran yang tidak terserap seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membuat program atau kegiatan yang dapat mendorong kinerja BUMD.
“Khususnya program atau kegiatan yang dapat, meningkatkan PAD Jawa Barat,” ujarnya.
Untuk itu, jelas Cucu Sugyati, DPRD melalui Komisi III, akan mempelajarinya laporan tersebut, agar bisa dilihat kegiatan apa saja yang penyerapan anggarannya kurang maksimal.
“Agar kedepannya, bisa menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya,” katanya.
Cucu juga berpendapat, BUMD yang ada di Jawa Barat mulai harus memiliki “Bussines Plan” yang terencana secara matang.
Bila saran ini bisa diujudkan, BUMD bisa lebih fokus dalam melakukan pengembangan bisnis, tentunya bisnis yang sesuai visi dan misi awal perusahaan dibentuk.
“Contohnya, seperti BPR di Jabar yang berbentuk BUMD,” ujarnya.
“BPR-BPR ini harus didukung juga dengan adanya peran serta Pemerintah Daerah setempat,” katanya.
Cucu berharap, semua BUMD di Jabar bisa berkembang lebih baik lagi, dan bisa menjadi salah satu sektor penyumbang PAD terbaik, bagi Jabar.(dnd)
Komentar