Satpam Akui Menerima Tas dari Harun Masiku di Malam OTT KPK

JAKARTA|Dialog Rakyat – Seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di Rumah Aspirasi PDIP, Jakarta, Nurhasan mengaku menerima tas dari buronan Harun Masiku usai dipaksa untuk menjadi perantara oleh dua orang misterius, pada hari yang sama dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Diketahui, KPK menggelar OTT terhadap bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta, 8 Januari, pukul 12.55 WIB. Selain itu, lembaga antirasuah menangkap mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina di Depok pada 13.44 WIB. Malam harinya, Nurhasan bertemu Harun.

Kasus ini terkait dengan upaya penyuapan terhadap Wahyu oleh Harun Masiku. Tujuannya, agar bisa menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal sebagai Anggota DPR. Harun sendiri masih menjadi buronan hingga kini.

“Dua orang [misterius] itu menyebut yang memberikan tas itu Pak Harun, tapi awalnya saya tidak tahu namanya,” kata Nurhasan, saat menjadi saksi via video konferensi dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/6).

Dia menceritakan pertemuan dengan Harun Masiku ini bermula saat dirinya tengah berjaga di Rumah Aspirasi PDIP, Jalan Sultan Syahrir, yang berada dekat gedung DPP PDIP.

Tiba-tiba, akunya, “dua orang tidak dikenal” dengan ciri-ciri fisik tinggi dan agak gemuk mendatanginya dan menanyakan Harun Masiku serta nomor ponselnya. Ia pun menjawab tak mengenal ataupun memiliki nomornya.

“Lalu saya masuk ke pos lagi eh dia ikut masuk, tiba-tiba dia ambil HP saya yang sedang di-charge,” lanjutnya.

Mereka kemudian meminta Nurhasan bicara dengan seseorang di telepon tersebut melalui mode loudspeaker.

“Saya tidak tahu siapa tapi dia menelepon lalu saya diminta ngomong, dia sampaikan ‘nih kamu dengerin dulu, nanti saya tuntun bicaranya,” ungkap Nurhasan menirukan pembicaran itu.

Dalam pembicaraan itu, Nurhasan mengaku didiktekan mengenai apa yang ia harus sampaikan ke Harun oleh dua orang tamunya. Salah satunnya adalah meminta Harun agar segera merendam telepon selularnya di dalam air.

“Saya hanya ikut arahan dua orang itu saja, (saya katakan) Pak Harun disuruh stand by di pp dan HP-nya langsung rendam di air,” ungkap Nurhasan, tanpa menjelaskan makna pp itu.

Kedua orang itu, kata Nurhasan, mendesaknya untuk pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di dekat Hotel Sofyan di Jalan Cut Meutia, Jakarta. Saksi kemudian menaiki sepeda motor, sedangkan dua orang tamunya mengikuti dari belakang.

Menunggu sekitar setengah jam, sebuah mobil datang. Nurhasan kemudian menerima tas laptop dari seseorang yang duduk di bangku penumpang.

“Pas dia datang, dia lalu kasih tas ke saya. Wajahnya tidak terlalu terlihat karena lampunya mati. Setelah ngasih tas, [mobil itu] lalu langsung jalan,” ucap Nurhasan.

Kedua tamu misteriusnya, kata Nurhasan, hanya memantau dari jauh saat kejadian tersebut. Saat hendak kembali ke kantornya, kata Nurhasan, “Dua orang datang ke saya, langsung ngambil saja tasnya”.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Takdir Suhan kemudian memperlihatkan foto Harun Masiku kepada Nurhasan. “Apakah ini yang memberikan tas di malam itu?” tanya dia.

“Agak-agak mirip, tapi saat itu saya tidak tahu itu siapa,” timpal Nurhasan.

Nurhasan juga mengaku tidak mendapat uang apapun meski membantu penyerahan tas dari Harun Masiku ke dua tamu itu. “Boro-boro uang bensin, Pak. Dia langsung jalan,” selorohnya.

Satpam kantor PDIP itu juga mengaku kehilangan ponsel yang ia pakai untuk berkomunikasi dengan Harun Masiku.

“Kalau tidak salah saat Car Free Day. Sampai di rumah, lah HP enggak ada, ngebel-ngebel sudah enggak aktif’,” cerita Nurhasan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang merupakan kader PDIP, pernah menyatakan Harun Masiku sudah berada di luar negeri sejak 6 Januari. Kenyataannya, Harun sudah kembali ke Jakarta pada 7 Januari.

KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 9 Januari. Hingga saat ini, keberadaanya masih misterius dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.

Dalam sejumlah kesempatan, PDIP sudah membantah terlibat dalam kasus suap itu dan menyebut itu merupakan kasus individu. (***)

Komentar