JAKARTA | Dialog Rakyat | LSM Mitra Kejati Sumatera Selatan Soroti kinerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Way Seputih Way Sekampung Tanjung Karang Bandar Lampung, yang menjadi soratan tersebut diantaranya kegiatan Pembuatan Tanaman RHL secara Vegetatif di KPH Batu Tegi Blok XVI Sidomulyo seluas 192 Hektar, Pembuatan Tanaman RHL secara Vegetatif di KPH Kota Agung Utara Blok IX-X Gunung Doh seluas 600 hektar dan Pembuatan Tanaman RHL secara Vegetatif di KPH Batu Tegi Blok VI-VII Penatian seluas 580 Hektar serta Pembuatan Tanaman RHL secara Vegetatif di KPH Batu Tegi Blok II Sinar Galih Seluas 350 Hektar.
Menurut Ketua LSM Mitra Kejati Taswin DP, tahun 2019/2020 BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung Tanjung Karang telah alokasikan anggaran APBN yang cukup besar untuk kegiatan tersebut. Anehnya perusahan peserta melakukan penawaran dengan harga tawaran hampir 100persen dari nilai pagu.
Masih dikatakan Taswin DP, pihaknya sudah melayangkan surat konfirmasi kepada kepala BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung Tanjung Karang, namun sampai saat ini belum ada klarifikasi dari kantor tersebut.
“Kami akan melakukan orasi dikantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena banyak terdapat kejanggalan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam proses tender” ujar Taswin dalam pers rilis yang diterima media ini (10/12/2020).
Dikatakannya, LSM Mitra Kejati sudah berusaha untuk minta klarifikasi kepada BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung Tanjung Karang tentang tender yang dilaksanakan dan keberadaan lokasi kegiatan rehab hutan, hal ini perlu kami pertanyakan bibit tanaman apa yang ditanam, apakah bibit-bibit tersebut sudah bersetifikat atau belum serta lahan yang ditanam mencapai ratusan hektar apakah itu milik masyarakat atau milik pihak lain.
“BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung Tanjung Karang terkesan tertutup, bahkan LSM maupun Media merasa sulit mendapatkan informasi seputar kegiatan yang telah maupun yang sedang dilaksanakan” pungkasnya. (dp)
