PALI | Dialog Rakyat | Senin 14 Agustus 2023 10 : 30 WIB aliansi keadilan Kabupaten Pali yang di ketuai Darmadi bersama anggota pengurus Aliansi mendatangi panggila DPRD PALI bersama PT. Aburahmi dan Kades Air Itam Timur.
” Ketua DPRD PALI H. Asri AG. SH sangat merenspon keluhan masyarakat dan telah mempasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, Berpesan kepada PT. Aburahmi Melalui “Juniansya Sinaga GM PT. Aburahmi “” Masalah ini untuk secepatnya di selesaikan dan mendesak PT. Aburahmi untuk melakukan ukur ulang lahan PT. Aburahmi dan meminta sesuai kesepakatan tahun 2006 pembagihan hasil lahan plasma dan inti 50% / 50%. “
” Sementara Itu Dihadapan ketua DPRD PALI H. Asri Ag mendesak PT. Aburahmi untuk melakukan pengukuran ulang dan membagi hasil sesuai kesepakatan tahun 2006 hasil lahan plasma dan inti 50% / 50%,”
Meminta kembali kepada perjanjian awal 2006 plasma 50% dan inti 50% yang di tanda tanganni oleh pihak terkait jelas dalam berita acara yang di perlihatkan di hadapan ” Ketua DPRD dan Ketua komisi bersangkutan Anggota DPRD PALI “.” Pungkas Matdin”
” Kami sangat meresapi ansumsi masyarakat jikalau masyarakat tidak terbendung lagi masyarakat mengecam akan melakukan aksi ke PT Aburahmi, jikalau ada terjadi kejadian yang tidak kami inginkan kami tidak bertanggung jawab bearti itu bukan aliansi Keadilan kami, itu masyarakat siluman atau penyusup.
Tentu itu tidak akan terjadi kami tidak mau mencederai Serepat Serasan ini Terutama DPRD PALI” Sambung Matdin.”
” Pihak Abu Rahmi / SPU masih berdalih ukur ulang telah di lakukan oleh TOP DAM Sriwijaya, Tapi masyarakat melalui Aliansi membantah dan menolak karna ukur ulang hanya sepihak dan tidak transparan, yang seharus nya ada bukti dituangkan dalam berita acara untuk jadi dokumentasi desa dan koprasi Penukal lestari yang menjadi mitra PT. Abu Rahmi / SPU.
“Agar permasalah ini bisa terselesai kan serta menghindari konflik sengketa lahan di kemudian hari dan akan ketahuan siapa yang mengklem lahan sumber kepemilikan nya dari mana asal musabab nya mereka dapatkan tidak ada jalan lain kecuali melakukan UKUR ULANG.”
Yang tentu nya dari tim independent dan harus melibatkan instansi yang terkait, seperti hal nya dari Tim kecamatan, Tim Desa, Tim Koprasi dan Aliansi sebagai wakil dari masyarakat. Harapn Darmadi. ( Septa )
Komentar