Kinerja BGN Dinilai Kurang Sigap, Calon Mitra MBG Minta Kepastian

BANDUNG | dialograkyat.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat dengan melibatkan petani, nelayan, serta peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.

Namun, dengan target ambisius membangun 5.000 titik dapur di seluruh Indonesia pada 2025, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala. Kesiapan BGN dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) serta teknis pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai belum optimal.

Calon Mitra Masih Menunggu Kepastian

Sejumlah calon mitra mandiri yang ingin berpartisipasi dalam program MBG mengaku masih menunggu kejelasan dari BGN mengenai pola kemitraan. Mereka yang telah memiliki lahan dan siap membangun dapur merasa belum mendapatkan kepastian, terutama terkait jaminan keberlanjutan kerja sama dengan BGN.

“Kami butuh pegangan yang jelas sebelum membangun dapur dan menyiapkan fasilitas memasak. Minimal ada surat keputusan dari BGN bahwa kami lolos sebagai mitra, sehingga kami bisa segera memulai pembangunan tanpa keraguan,” ujar Dedi Rundayana, salah seorang calon mitra dari Kabupaten Bandung, Rabu (29/1/2025).

Calon mitra juga menyoroti lambannya proses persetujuan dari BGN. Jika BGN lebih responsif dalam menangani pengajuan kemitraan, target 5.000 titik dapur mandiri pada 2025 dinilai bisa lebih cepat tercapai.

Mitra Mandiri Tolak Pola Swakelola

Selain kepastian kerja sama, calon mitra juga meminta pola kemitraan yang lebih jelas. Mereka berharap sistem kerja sama dilakukan dengan skema mandiri, bukan swakelola. Pasalnya, dalam skema mandiri, mitra menanggung sendiri seluruh biaya pembangunan dapur serta penyediaan fasilitas memasak, termasuk pembelian bahan baku makanan.

Oleh karena itu, para mitra meminta agar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditugaskan di setiap dapur tidak ikut campur dalam pembelanjaan bahan pokok.

“SPPG cukup fokus pada pengawasan kualitas asupan gizi, distribusi, serta administrasi lainnya. Jangan sampai ada intervensi dalam pembelanjaan bahan baku,” tegas Dedi Rundayana.

Kurangnya SDM BGN Dinilai Hambat Target Program

Keterbatasan tenaga SDM di lingkungan BGN menjadi faktor lain yang memperlambat pencapaian target program MBG. Erik Ruslan Fauzi, pemerhati kebijakan publik, menilai BGN belum menunjukkan kesiapan maksimal dalam mendukung program besar Presiden Prabowo Subianto.

“Seharusnya BGN sudah memahami tugas dan target yang diberikan Presiden Prabowo. Mereka harus segera menyusun petunjuk teknis serta menyiapkan SDM yang dibutuhkan agar program ini berjalan lancar,” ujar Erik.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, Erik menyarankan agar BGN berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB guna merekrut pegawai tambahan.

“BGN bisa meminta tambahan pegawai dari kementerian lain melalui koordinasi dengan Kementerian PAN-RB. Jadi, tidak ada alasan kekurangan tenaga,” sarannya.

Selain itu, Erik juga mengingatkan agar BGN memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Sebaiknya BGN tidak main-main dengan program ini. Tutup celah bagi oknum yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai aturan. Bersihkan mereka semua. Ini program bagus dari Presiden Prabowo, jangan sampai dirusak oleh kepentingan pribadi,” pungkasnya. (***)

Komentar