BANDUNG | dialograkyat.com – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah peraturan yang mengatur tentang efisiensi belanja negara dan daerah pada tahun anggaran 2025. Inpres ini dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Yang sejatinya mengarahkan pejabat negara untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor
Membatasi belanja non-prioritas Mengarahkan kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.
Inpres inipun banyak diikuti para kepala daerah yang Badi dilantik. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Beberapa gebrakan gubernur nyentrik yang akrab dipanggil KDM ( Kang Dedi Mulyadi ) dan kepala daerah lainnya.
Kabarnya, di Jawa Barat, semua anggaran belanja kegiatan non rutin semua dihentikan dulu bahkan ada yang sampai di nol kan. Seperti seluruh belanja seminar di Bakesbangpol Jawa Barat kecuali alokasi untuk Partai Politik.
Anggaran Hibah pun banyak yang dikoreksi untuk efisiensi seperti Anggaran Koni Jabar, KNPI dan lainnya.
Adapun beberapa dinas OPD provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan anggaran yang signifikan seperti Dinas Pendidikan Jawa Barat, DBMPR Jabar yang masing-masing mendapat anggaran 2 triliun lebih.
Menanggapi hal ini Elvinyos wartawan dialograkyat.com berkesempatan mewawancarai anggota Komisi I DPRD Jabar Rafael Situmorang disela acara sosialisasi Perda Rabu (20/03/25).
Rafael.mbemarkan bahwa kegiatan non rutin sampai hari ini belum dimulai. Hal ini terkendala oleh adanya upaya efisiensi anggaran oleh gubernur Jabar.
“Sampai hari ini ( 20/03/25 ) tidak ada satupun dinas OPD dijawabarat yang sudah mulai melaksanakan kegiatan belanja non rutin seperti belanja pembangunan. Rencananya Besok 21 Maret Pak Gubernur akan menandatangani pergub tentang kegiatan belanja ini.’ ungkap Rafael yang juga sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan
Rafael pun menyinggung mengenai Perda APBD Jabar 2025 yang sudah disahkan akhirnya tidak bisa dijalankan sesuai jadwal akibat adanya efisiensi yang berdasarkan Inpres.
Disisi lain Rafael Situmorang yang terkenal vokal dan plural ini juga menyatakan sampai saat ini belum mengetahui ( melihat ) adanya angaran hibah untuk organisasi non Islam. “Mudah-mudahan ada anggaranya demi rasa keadilan .” Pungkas Rafael adikarya/elvinyos
Komentar