BANDUNG | Dialograkyat.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pemeliharaan rutin jalan. Upaya ini juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, di tengah besarnya komitmen pemerintah, masih ditemukan dugaan praktik-praktik tidak terpuji yang dilakukan oknum pejabat maupun staf lapangan. Mereka diduga memanfaatkan celah anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menghambat tujuan utama pembangunan infrastruktur.
Oknum yang bertindak demikian jelas tidak layak menempati posisi strategis, terlebih jika memegang jabatan kepala balai atau jabatan rangkap lainnya. Pola kerja “asal bapak senang” (ABS) yang muncul dari bawahan hanya akan memperburuk kualitas pelayanan publik dan melemahkan kinerja organisasi.
Padahal, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang tetap bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi. Kehadiran mereka menjadi modal penting bagi pemerintah provinsi dalam memperbaiki mutu layanan publik secara menyeluruh.
Harapannya, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sektor pelayanan publik — mulai dari infrastruktur jalan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga penyediaan lapangan kerja bagi lulusan baru — dapat dibenahi secara bertahap dan merata.
Pada 28 November lalu, tim Dialog Rakyat mencoba mengonfirmasi berbagai temuan lapangan kepada Kepala Balai UPTD II Pengelolaan Jalan dan Jembatan Sukabumi. Sebelum itu, tim melakukan peninjauan langsung di sejumlah titik yang menjadi kewenangan UPTD II, termasuk ruas Tegalbuleud–Sagaranten sepanjang sekitar 50 kilometer.
Hasil investigasi tersebut telah tayang pada 9 Desember 2025 dengan judul “Kepala UPTD II Sukabumi Diduga Sunat Dana Pemeliharaan Jalan.”Temuan menunjukkan banyak titik kerusakan berupa lubang, genangan air, serta rumput liar yang dibiarkan tumbuh di bahu jalan. Seluruh kondisi itu telah terdokumentasi dalam bentuk foto dan video.
Sejumlah warga yang ditemui turut mengeluhkan kondisi serupa. Asep, salah satu pengguna jalan, mengaku sudah terbiasa melintasi jalan berlubang tersebut.
“Kalau malam lebih ngeri, soalnya gelap dan jalannya susah ditebak,” ujar Asep.
Hingga kini, pihak UPTD II Sukabumi belum memberikan keterangan rinci terkait temuan di lapangan. Humas UPTD II Sukabumi, Harapan, yang mengaku mewakili Kepala UPTD II Harry Kuswian, ST., MT., menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi.
“Saya akan koordinasikan hal ini dengan Kepala UPTD II Harry Kuswian, ST., MT. Namun saat ini beliau sedang sakit,” tulis Harapan melalui pesan WhatsApp yang diterima pada 11 Desember 2025.
Di tengah persoalan ini, publik kembali mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan rutin yang mencapai lebih dari Rp 25 juta per kilometer. Dengan anggaran sebesar itu, kualitas jalan semestinya jauh lebih baik dan tidak mengkhawatirkan pengguna.
Situasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal pengawasan anggaran dan evaluasi terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan jalan.
Komisi IV DPRD Jabar Minta Peningkatan Kualitas
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan di Jawa Barat. Menurutnya, angka kemantapan jalan diharapkan mendekati 90 persen pada akhir tahun, dan ditargetkan meningkat menjadi 97,5 persen pada tahun depan.
“Saya selalu dorong kualitas selain kuantitas. Kita harus menjaga umur teknis rencana jalan karena ini berkaitan dengan kemantapan jalan,” ujarnya kepada Dialog Rakyat, Rabu (10/12/2025). (fahmi/ded)
Comment