BANDUNG | Dialograkyat.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, kembali mempererat silaturahmi dengan awak media melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB), di Bandung, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Jawa Barat tersebut menjadi ruang dialog strategis dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Iswara menjelaskan bahwa DPRD memiliki sejumlah skema interaksi dengan masyarakat, seperti reses di daerah pemilihan (dapil), dialog rakyat, hingga kegiatan pengawasan pemerintahan yang dapat dilakukan lintas wilayah di Jawa Barat.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ada beberapa kegiatan anggota dewan yang difasilitasi Setwan, salah satunya pengawasan pemerintahan yang bisa dilakukan di luar dapil asal, seperti di Bekasi atau Sukabumi,” ujar Iswara.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang tengah berjalan di Jawa Barat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Daerah Merah Putih. Meski dinilai memiliki dampak positif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu evaluasi berkelanjutan.
Terkait arah pembangunan, Iswara menegaskan bahwa prioritas Jawa Barat pada 2026 tetap difokuskan pada sektor infrastruktur dasar.
“Kebijakan gubernur dan DPRD masih sama, yakni menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama. Meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga penerangan jalan umum. Selain itu, infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian,” tegas politisi senior Partai Golkar tersebut.
Untuk tahun 2027, DPRD berencana meningkatkan alokasi anggaran bagi desa. Program tersebut mencakup pembangunan jalan desa, bantuan posyandu, serta insentif bagi kader.
“Kami ingin desa tidak terlalu terbebani di tengah pengurangan anggaran yang terjadi saat ini,” tambahnya.
Menanggapi dinamika APBD 2026, Iswara meluruskan isu terkait tiga kali pergeseran anggaran. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk penanganan dampak sosial penutupan izin tambang di Kabupaten Bogor, penyelesaian tunda bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp621 miliar, serta mitigasi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Ia juga menyinggung wacana pinjaman daerah yang disebutnya sebagai opsi terakhir atau contingency plan apabila target pendapatan tidak tercapai.
“Rencana pinjaman daerah melalui sindikasi PT SMI dengan Bank BJB masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final, termasuk besaran pinjaman,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Iswara menyampaikan apresiasi atas peluncuran portal jurnalishukumbandung.com. Ia berharap media tersebut mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Kehadiran media yang kredibel sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan faktual,” pungkasnya. (dbs)
Komentar