BANDUNG | dialograkyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan mendirikan Sekolah Rakyat di wilayah Jabar. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada siswa miskin ekstrem dan mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.
Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang, mengapresiasi inisiatif tersebut.
“Saya pikir program ini sangat bagus dalam konsepnya. Mulai dari penyediaan prasarana hingga kebutuhan siswa selama bersekolah, termasuk makan, semua akan ditanggung oleh Kementerian Sosial. Ini merupakan terobosan luar biasa,” ujar Rafael saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.
Menurut Rafael, pendirian Sekolah Rakyat sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, ia berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu.
“Mudah-mudahan Sekolah Rakyat ini bisa dijalankan dengan maksimal. Negara memang harus hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan,” tambahnya.
Meski demikian, Rafael mengingatkan agar program tersebut tetap berpegang pada prinsip inklusivitas. Ia berharap tidak ada diskriminasi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu.
“Jangan sampai nanti sekolah ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang mampu secara finansial. Akses pendidikan harus terbuka lebar bagi semua kalangan, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Target 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat
Berdasarkan informasi dari laman resmi jabarprov.go.id, Kemensos menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jabar secara bertahap. Program ini diperuntukkan bagi siswa miskin ekstrem yang akan mendapatkan pendidikan dan fasilitas asrama secara gratis, dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik rencana pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Saya mendukung penuh program ini. Sekolah Rakyat adalah solusi nyata bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI di Kabupaten Bogor.
Menurut Dedi, Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa. Kurikulum yang diterapkan akan mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Untuk menjaga keselarasan dengan kebijakan daerah, Gubernur Dedi juga mengusulkan agar Sekolah Rakyat mengadopsi aturan masuk sekolah lebih pagi. Kebijakan ini diharapkan dapat membentuk disiplin siswa, mengurangi budaya nongkrong usai sekolah, serta mencegah terjadinya kenakalan remaja seperti tawuran dan balapan liar.
“Dengan masuk sekolah lebih pagi, siswa akan terbiasa tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Kita ingin menciptakan budaya baru yang lebih positif,” katanya.
Peran Aktif Daerah dalam Pendirian Sekolah Rakyat
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggencarkan sosialisasi terkait program ini kepada para bupati dan wali kota di Jabar. Ia meminta kepala daerah untuk mengusulkan aset atau lahan yang dapat dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami akan memeriksa apakah lahan yang diusulkan memenuhi kriteria. Jika memungkinkan, pembangunan akan segera dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.
Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya yang berada di desil satu atau kategori ekonomi terendah.
“Prioritasnya adalah warga miskin ekstrem yang tinggal di sekitar lokasi Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem asrama, terutama bagi siswa jenjang SMP dan SMA. Namun, bagi siswa SD, orang tua tetap diperbolehkan untuk mengunjungi anak mereka secara berkala.
“Pemerintah menjamin seluruh kebutuhan siswa, mulai dari asrama, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan pokok lainnya. Semua gratis,” pungkas Gus Ipul.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD Jabar, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Barat. (Adip/elvin)
Komentar