BANDUNGBARAT | BBCOM | Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sempai sekarang pihak KPK belum memberikan penjelasan, Aa Umbara terseret kasus apa.
Pemeriksaan pertama, Aa Umbara Sutisna di gedung lembaga antirasuah (KPK) dijalan Kuningan-Jakarta pada Selasa ( 10 Nopember 2020), dan pemeriksaan kedua dilakukan KPK di gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, di jalan Raya Cibeureum Kota Bandung, Kamis (12 November 2020).
Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan membenarkan bahwa jaksa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Buapti Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. Sebanyak dua kali, pertama di kantor KPK di jakarta, dan kedua di kantor BPKB Jabar, di Bandung. Namun, pihak KPK belum menyebutkan jelas kasus apa yang berkaitan dengan Aa Umbara.
“Kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Bupati Bandung Barat Aa Umbara, terkait kasus apa. Karena masih dalam penyelidikan”, ujar Plt jubir KPK Ali Fikri.
Sementara itu, ditempat terpisah, ada sekitar 100 orang yang tergabung dalam LSM Pemuda, mendatangi dan melakukan aksi demo di depan gedung antirasuah di jalan Kuningan Jakarta, pada Kamis (12/11-2020).
Dalam orasinya Ketua LSM Pemuda, Koswara, menyampaikan tiga point yaitu, pertama, mendesak KPK segera mengusut dugaan kasus bansos COVID-19 di KBB yang melibatkan ASN merupakan istri kedua Bupati Bandung Barat.
Kedua, mendesak KPK segera mengambil alih penanganan kasus hibah KONI Bandung Barat merugikan negara Rp 10 miliar, dan ketiga, mendesak KPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SKPD Pemerintahaan Kabupaten Bandung Barat terkait proyek– proyek tahun anggaran 2019 – 2020.
Dari tiga tuntutan tersebut, LSM Pemuda, menduga sangat erat keterlibatan Bupati Bandung Barat Aa Umbara. Bahkan, diduga kuat ada sejumlah aliran dana dari para Kepala SKPD dan OPD kepada Bupati Bandung Barat Aa Umbara,” tegas Ketua LSM Pemuda, Koswara.
Koswara menegaskan, aksi unjuk rasa kali ini bukan langkah akhir, tapi langkah awal mendorong lembaga anti rasuah untuk membersihkan para pejabat Bandung Barat yang telah “merampok” uang rakyat. “Kami akan kembali berunjuk rasa di Kantor KPK sampai Bupati Bandung Barat dan pejabat terkait lainnya dipenjarakan,” tegasnya. (gd)
Comment