DIALOGRAKYAT, OKI– Terpanggil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, puluhan mahasiswa Gabungan Organisasi Organisasi Daerah Ogan komering Ilir (GOD OKI) menyerukan keresahan masyarakat terhadap buruknya kinerja Pemkab OKI, terutama pasca dilantiknya Bupati Iskandar beserta Wakil Bupati Djakfar Shodiq beberapa bulan lalu. Mahasiswa mensinyalir Pemkab tidak peka dalam mengatasi sejumlah permasalahan pembangunan infrastruktur hingga masalah pelayanan publik.
Meskipun sempat terjadi kericuhan menjelang kedatangan pendemo, namun kejadian salah paham penempatan titik orasi antara Pol-PP dan mahasiswa tidak berlanjut panjang, hingga akhirnya pendemo diterima di depan kantor Bupati OKI. Dibawah pengawalan aparat keamanan dari Polres OKI, Koramil Kayuagung, hingga satuan Pol-PP, aksi unjuk rasa dialogis ini sendiri berlangsung damai.
Koordinator Aksi Andi Leo dihadapan Wakil Bupati Djakfar Shodiq yang didampingi Sekda Husin, juga mempersoalkan masalah cuti dan sikap tertutup Bupati terhadap keberadaan mahasiswa asal Bumi Bende Seguguk yang kini tengah menempuh pendidikan diberbagai kota diluar Kabupaten OKI.
“Aksi unjuk rasa ini merupakan pilihan terakhir kami dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena selama ini, permintaan baik-baik dari mahasiswa untuk audensi dengan Bupati tidak kunjung dipenuhi,” ungkapnya kecewa.
Pengunjuk rasa menuntut berbagai poin yang harus diperhatikan diantaranya kondisi infrastruktur jalan rusak. Mahasiswa juga mendesak percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak secepatnya.
“Masyarakat Tulung Selapan dan daerah lainnya mengeluhkan kerusakan jalan parah, apalagi musim hujan seperti sekarang. Selain itu, kami juga menuntut kejelasan janji perusahaan untuk menyerap tenaga ribuan tenaga kerja lokal,” ucapnya.
Pengunjuk rasa yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa yakni Ikatan Mahasiswa OKI (Imoki) , Aliansi Mahasiswa Pantai Timur (Ampati), serta perkumpulan mahasiswa lainnya juga meminta Pemkab mencermati keberadaan perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten OKI. Mahasiswa menilai, tidak diberdayakannya tenaga kerja lokal di perusahaan besar merupakan kebohongan, lantaran menurutnya, keberadaan perusahaan besar dijanjikan akan menyerap ribuan tenaga lokal.
“Kami juga meminta kejelasan Coorporate Social Responbility (CSR) dari sejumlah perusaahan untuk sejahterakan masyarakat seperti apa, termasuk juga mengkaji ulang pemberian ijin dan pengawasan limbah yang terindikasi mencemari lingkungan setempat,” jelas Andi, seraya menambahkan beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi juga menjadi catatan yang harus diungkap di publik.
“Kami juga meminta Pemkab OKI agar lebih memperhatikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas, baik dari segi pelayanan maupun kelayakannya,” tuturnya.
Sekda OKI Husin mengatakan pihaknya memahami tuntutan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi yang dibawa merupakan tujuan Pemkab OKI yang saat ini tengah diupayakan untuk diwujudkan, terutama pembangunan dan perbaikan jalan. Ia mengatakan, perbaikan jalan saat ini sudah memasuki proses tender.
“Wilayah OKI luas, tidak sebanding dengan anggaran yang diterima. Kabupaten OKI masuk dalam kategori miskin, Pembangunan infrastruktur itu jika sifatnya kualitas hanya dapat dilakukan secara bertahap. Tapi jika sebatas pemeliharaan periodik terus dilakukan seperti daerah Cengal, tahun 2019 dianggarkan untuk 3 kilometer jalan, dan beberapa kecamatan lainnya,” jelasnya.
Sekda berpendapat, Pemkab OKI tidak dapat serta merta menggunakan dana tanpa mengacuhkan proses alur keuangan yang telah ditentukan dalam sejumlah peraturan sehingga mengalami keterlambatan sejumlah proyek.
“Membelanjakan keuangan negara tidak seperti belanja rumah tangga, sebagai penyelenggara negara harus mengikuti peraturan. Hal inilah yang harus dimaklumi,’ jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahasa tersirat, dengan mengatakan, siapapun pemimpin Kabupaten OKI, termasuk malaikat pun akan tidak berdaya dengan anggaran Pemkab OKI yang dinilainya tidak sepadan dengan seluruh luas wilayah.
Sekda juga menjelaskan, keterlambatan pejabat dalam penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK bukan lantaran enggan menyampaikan, namun lantaran terjadi kerusakan sistem.
“Saat akan memasukkan data, terjadi kerusakan sistem online sehingga tidak dapat di input. Tetapi hal ini sudah diberitahukan ke KPK,” jelasnya.
Wakil Bupati OKI, Djakfar Shodiq menunjukkan sikap lebih bersahabat di hadapan mahasiswa. Menurutnya, dirinya dengan mahasiswa memiliki persamaan semangat berjuang membela kepentingan masyarakat.
“Motivasi sejak menjadi kades, anggota dewan, hingga wabup karena ingin berbakti lebih luas lagi terhadap rakyat. Sama seperti adik-adik mahasiswa sekarang ini,” ucapnya.
Mengenai Bupati Iskandar yang tidak menemui mahasiswa, menurutnya, Bupati saat ini menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mendapati jawaban ini, sontak mahasiswa meneriakkan kekecewaan.
“Silahkan datang kembali saja, tidak masalah. Belajar lebih giat, agar apa yang menurut ideal bagi adik mahasiswa dapat terwujud,” tandasnya.
Untuk diketahui, puluhan mahasiswa pengunjuk rasa tersebut terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan yakni, Ikatan mahasiswa Ogan Komering Ilir (Imoki), Himpunan Mahasiswa Pantai Timur (Himapati), Aliansi Mahasiswa Pantai Timur (Ampati), Ikatan Mahasiswa Pantai Timur (IKMPT), Unsri, Pemuda Baru (Pembaru) dan Uniski. (Erpani)
Komentar