oleh

Laksanakan Reses, H. Mirza Agam Gumay Serap Aspirasi Masyarakat Cianjur

CIANJUR | Dialog Rakyat | Jelang tutup tahun sidang 2019, seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berjumlah 120 orang, terhitung sejak tanggal 2 sampai 11 Desember 2019 melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang 2019-2020 di daerah pemilihan masing-masing. Termasuk juga H. Mirza Agam Gumay, SM. Hk anggota Komisi I DPRD Jabar dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil IV Jabar ) Kabupaten Cianjur.

Menurutnya, melaksanakan kegiatan reses bagi seluruh anggota legislatif merupakan kewajiban untuk menyerap dan menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur. “Sebagai daerah pemilihan yang telah mengantarkan saya sebagai anggota DPRD Jabar untuk kali keduanya”, ujar H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk saat dihubungi media online dialograkyat.com, Jum’at (6/12/2019).

Agam Gumay mengatakan untuk kegiatan Reses I ini, dirinya telah melaksanakan reses di lima  titik/ tempat dari delapan titik,  yaitu pada Senin, (2/12-19) di Desa Babakan Caringin Kec. Karang Tengah; pada Selasa (3/12/19) di Desa Padamulya Kec. Pasir Kuda,  pada Rabu (4/12-19)  di Desa Sukamaju kec. Cibeber;  pada Kamis (5/12-19) di  Desa Sukamulya kec. Leles; dan hari ini, Jum’at (6/12-19) di Desa  Sukapura Kec. Cidaun.

Untuk tiga titik lagi,  yaitu pada Senin (9/12-19) di Desa Padajaya Kec. Cikalong; pada Selasa (10/12/19) di Desa Sayang Kec. Cianjur Kota dan Rabu (11/12/19) di Desa Ciherang Kec Pacet, jelasnya.

Baca Juga  DPRD Jabar Berharap Disdukcapil se-Jabar Untuk Meningkatkan Pelayanan

Disetiap titik kegiatan reses, sebelum kita  mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, kita terlebih dahulu memaparkan tugas pokok dan fungsi anggota legislatif dan juga menjelaskan secara singkat Tupoksi Komisi I  yang membidangi Pemerintahan.

Adapun bidang Pemerintahan itu meliputi : Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen.

Dari lima titik/ tempat kegiatan reses yang telah dilaksanakan berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat Cianjur menyampaikan kepada saya, diantaranya : Pertama (1),  Masalah kesempatan kerja. Di Kab Cinajur cukup banyak perusahaan, namun penyerapan tenaga kerja justru pekerja laki-laki peluangnya kecil, karena tenaga kerja pabrik cenderung menerima tenaga wanita.

Kedua (2), Masalah pengangkatan menjadi ASN, di Kabupaten Cianjur cukup banyak pegawai honorer, bahkan ada  ratusan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebar dilingkungan Pemerintah Kab Cianjur terutama di sektor pendidikan.  Para pegawai honorer atau PPPK telah mengabdi selama 5 sampai 20 tahun tetapi belum juga diangkat menjadi ASN.  Untuk itu, mereka minta diupayakan agar dapat diangkat menjadi ASN.

Baca Juga  DPRD Jabar Dorong Tol Cisumdawu Dapat Pungsional Untuk Arusmudik 2020

Memang para honorer atau PPPK bekerja di lingkungan Pemerintah itu honorariumnya dibebankan kepada APBD kab Cianjur. Sementara APBD Cianjur cukup terbatas, sehingga memberatkan APBD Cianjur. Solusinya, kita akan mendorong agar pemerintah membuka peluang CPNS lebih besar, dan memberikan prioritas bagi honorer/ PPPK untuk dapat diangkat menjadi ASN/ PNS.

Selain itu, Ketiga (3). Masalah kesehatan terutama kenaikan iuran BPJS. Masyarakat menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS sangat memberatkan, disisi lain pelayanan kesehatan  masyarakat peserta BPJS  kurang maksimal.

Aspirasi tentang kesehatan terutama peserta BPJS,  akan kita tindaklanjuti dan bahas bersama pemprov Jabar, untuk direkomendasi ke Pemerintah pusat.

Selanjutnya keempat (4). Masalah infrasruktur. Dana Desa juga bagian penting sebagai garda terdepan pembangunan infrasruktur desa, maka kita akan dorong, karena perlu diperbesar oleh pemerintah pusat. Memang, mayoritas masyarakat kurang paham akan status jalan dan jembatan yang ada didaerah masing-masing. Sehingga cukup wajar kalau jalan atau jembatan rusak itu tanggungjawab pemerintah. Padahal, status jalan dan jembatan ada yang menjadi kewenangan Kabupetan, Provinsi dan Nasional.

Untuk jembatan dan jalan provinsi, bila ada yang rusak tentunya kita akan perjuangkan, agar segera diperbaiki yang didanai oleh APBD Jabar. Sedangkan bila itu jalan Kabupaten, Kecamatan Desa, tentunya kita upayakan dana desa yang didukung melalui anggran Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten, jelasnya.

Baca Juga  Komisi III Dorong BJB Tingkatkan Nasabah di Luar Jabar

Sedangkan kelima (5). Masalah pengairan/irigasi.   Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah penyokong ketahanan pangan Jabar. Untuk itu, harus menjadi perhatian bersama, agar sektor pertanian dan perikanan dapat terus berkembang dan berproduksi.  Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sumber daya air dan memelihara jaringan irigasi.  Hal ini penting, agar pada saat musim hujan air tidak menenggelamkan sawah, kebun dan tambak-tambak ikan.  Namun, pada saat musim kemarau, air tetap tersedia, untuk itu  mata air alam harus tetap dijaga.

Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat Cianjur saat kegiatan reses kepada kami, sudah ditampung, didorong dan diperjuangkan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah Kab Cianjur maupun Pemprov Jabar.

Namun, tidak semua aspirasi dapat dibawa ke tingkat provinsi, untuk itu, kita akan terlebih dahulu  dipilah persoalan, yang mana menjadi tanggungjawab Kab Cianjut dan mana tanggungjawab Provinsi Jabar.  Untuk yang masuk tanggungjawab provinsi, kita dorong dan perjuangkan untuk dapat masuk dalam program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dianggarkan dalam APBD Jabar, tandasnya. (adv/m-3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed