BANDUNG | Dialog Rakyat |Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi semua kabupaten/kota se jabar mulai Rabu pada 6 s/d 19 Mei 2020 .
Bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menandatangani SK bernomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Begitu menerima salinan SK, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil .
Dalam SK Menteri tersebut, hanya disebutkan PSBB berlangsung untuk masa terpanjang inkubasi virus atau 14 hari. Namun Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan bahwa PSBB Provinsi Jawa Barat akan dimulai Rabu (6/5/2020). Dihitung masa inkubasi virus terpanjang, maka PSBB Jabar akan berlangsung 6-19 Mei 2020.
Untuk mensukseskan PSBB tersebut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ijah Hartini mengajak warga masyarakat untuk tidak mudik agar Pandemi Covid 19 ini segera berakhir, tutur srikandi partai Demokrat Indonesia Perjuangan(PDIP) ini.
Ditengah-tengah pandemi Covid 19, pemerintah telah melarang warga dan masyarakat secara umum untuk tidak mudik. Untuk itu perlu disikapi dengan positif.Namun demikian, tak dipungkiri, memang ada persoalan distribusi pangan di tengah pandemi covid-19. Maka dari itu, Ijah meminta setiap daerah memiliki kemandirian pangan.
Menurut Ijah faktor penunjang keberhasilan untuk kemandirian pangan ini belum bisa terlaksana secara maksimal karena banyak irigasi di Jawa Barat yang mengalami kerusakan.
Dikatakan, sesuai Tupoksinya, bahwa Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) menjadi pelaksana, perumus, dan penentu kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air, yang meliputi bidang irigasi dan drainase, tentu hal ini harus fokus dijalankan.
Jangan sampai membangun waduk atau situ yang arahnya demi kepentingan pariwisata, sehingga ada alokasi anggaran yang tidak sesuai prioritas. Selain harus fokus pada perencanaan, Dinas PSDA juga harus meningkatkan serapan anggaran dan pencapaian kinerjanya, tambahnya.
Ditambahkannya tak hanya itu, semua elemen harus memikirkan bagaimana kemandirian pangan ini dapat tercapai.Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap untuk mampu menstimulasi masyarakat. Hal ini juga bisa dimulai dari keluarga, melalui Dasawisma dan berkoordinasi dengan Tim PKK.
Peran Dasawisma ini sebagai ujung tombak terdepan yang diharapkan bisa menggerakkan seluruh kegiatan yang langsung berkaitan, dengan hidup serta kehidupan masyarakat.Agar masyarakat tetap produktif dalam situasi ini,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) XIII meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ini.(dnd)
Komentar