JAKARTA | dialograkyat.con – Ketua Team Nawacita Presiden Jokowi Ruri Jumar Saef minta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk terus mengawasi Tambang Timah Ilegal di Merbuk, Pungguk dan Kenari di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.
“Kami berharap APH tegas dalam hal ini, karena negara sudah dirugikan oleh ulah oknum yang membekingi tambang ilegal tersebut” ujar Ruri Jumar Saef saat ditemui dikantor staf kepresidenan Jakarta (10/10/2024)
Menurut Ruri, pertambangan tersebut segera dilegalkan dengan cara dikelolah oleh Koperasi masyarakat yang memiliki badan hukum, sehingga hasil dari tambang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.
“Aparat Penegak Hukum harus berpihak kepada masyarakat, karena dalam hal ini negara sudah dirugikan dengan adanya tambang ilegal di daerah Merbuk, Pungguk dan Kenari” tegas Ruri.
Dikatakannya, jika tambang ini dikelolah secara benar dan berbadan hukum jelas, tentunya kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan biaya lain kepada negara dapat dipergunakan untuk membangun infrasruktur didaerah tersebut” tutur Ruri
Ruri berpendapat hal ini diduga sengaja selama ini ada pihak yang membiarkan aktivitas tambang ilegal tersebut, untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan biaya lain kepada negara, sehingga pundi-pundi rupiah masuk kekantong pribadi oknum yang sengaja membekingi kegiatan ilegal itu.
Ia menegaskan kepada Aparat dan istansi terkait untuk mendukung dan mempermudah izin usaha Koperasi Masyarakat untuk mengelolah hasil bumi atau tambang didaerahnya masing-masing, sehingga pembangunan yang merata dapat dirasakan oleh masyarakat. Pungkasnya.
Sementara itu Syahrob Syahroni warga Lingkar Tambang Merbuk Kenari yang terdampak, sangat mendukung legalitas blok Merbuk Kenari. Menurutnya agar manfaat secara langsung pertumbuhan ekonomi nya menguntungkan masyarakat lingkar tambang Blok Merbuk Kenari, serta mengendalikan dampak lingkungannya akan lebih baik. Dengan adanya legalitas bisa menghindari konflik Konflik pro dan kontra.
Ia berharap kepada semua pihak yang terkait untuk di percepat proses legalitas blok Merbuk Kenari kecamatan Koba kabupaten Bangka Tengah tersebut. (red)
Komentar