KAB BANDUNG | dialograkyat.com- Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari 8 Fraksi menghadiri musrenbang Tahun 2025 untuk RKPD Tahun 2026 tingkat kecamatan di daerah pemilihan (VI) Kecamatan Ciparay.
Yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut Wakil Ketua I DPRD Kab.Bandung Dari Fraksi Golkar H Firman B Sumantri M.B.A, Ketua Komisi C H.Tarya Witarsa S.Ag Dari Fraksi PKB, Ketua Komisi A H Uus Haerudin Firdaus S.H.I dari Fraksi PKS, H Yayat Sumirat SH dari Fraksi PDI Perjuangan, H Asep Ikhsan dari Fraksi Demokrat, Toni Permana dari Fraksi Nasdem, Taufik Rahman Hakim dari Fraksi Gerindra, dan Hj.Elin Wati Dari Fraksi PAN.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ciparay, untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Berlangsung di Gedung Graha Wirakarya, Desa manggung harja, kecamatan ciparay, Rabu (26/02/2025).
Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri juga Para kepala SKPD kabupaten Bandung, Forkopimcam, para kepala Desa/Lurah, Para kepala UPTD, TP- PKK kecamatan, TP-PKK Desa/kelurahan, BPD, Tokoh masyarakat Se-kecamatan Ciparay dan tamu undangan lainnya.
Musrenbang tingkat kecamatan merupakan bagian perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan berkualitas untuk diusulkan pada musrenbang tingkat Kabupaten Bandung.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS H.Uus Haerudin Firdaus S.H.I mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak kepada pemerintah daerah, seperti ke Gubernur, Bupati dan walikota. Termasuk kepada DPRD karena masuk bagian dari pemerintahan daerah”,Kata H.Uus Haerudin Firdaus S.H.I yang Ketua Komisi A DPRD Kab.Bandung Dapil VI.
Masih Dikatakan H.Uus, Musrembang ini akan terbuka sesuai apa yang nomenklaturnya dengan nilai anggarannya apa saja yang masuk ke efisiensi tersebut. Seperti di pusat ada beberapa kementerian yang harus di pangkas anggarannya sekita 50% untuk efisiensi tersebut dan nanti juga berangsur ke pemerintahan daerah.
Dia berharap mudah mudahan efisiensi tersebut tidak berdampak kepada pemerintahan desa, seperti apa yang di sampaikan oleh pa camat dengan nilai anggaran 7 miliar sekian di bagi 14 desa.
“Dengan anggaran yang minim lalu di pangkas mau bagai mana lagi kita juga tidak bisa apa apa, kalau itu ada efisiensi ke desa desa tapi mudah mudahan jangan”,pungkasnya(Hamid)
Comment