Sekda Geram, Oknum ASN Lahat Bolos Terima Hukuman Displin

Jurnalis: Baraf Dafri. FR

LAHAT SUMSEL, Dialograkyat – Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat kemarin berbuah hasil mengecewakan. Terbukti dari beberapa dinas yang dikunjunginya banyak oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pulang cepat alias bolos.

“Atas temuan sidak itu, telah dijadwalkan senin lusa seluruh kepala dinas terkait yang dikunjung akan dipanggil untuk diberikan tindakan hukuman disiplin,” terang Sekda, H Januarsyah Hambali SH MM saat dikonfirmasi media ini melalui aplikasi WhatsApp, Sabtu (24/8/2019).

Selain itu, tambah Sekda, nanti oknum-oknum ASN yang bolos itu akan membuat Surat Pernyataan dan diberikan sanksi sesuai tindakan hukum yang berlaku sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penegakan displin kerja bagi ASN.

“Selanjutnya jika masih ada oknum ASN yang masih bolos kerja, maka tak segan-segan penghargaan akan diberikan kepada kepala dinas terkait. Yakni penghargaan diapelkan pada upacara gabungan setiap bulan pada tanggal 17,” terangnya

Diungkapkan Sekda, kinerja penegakan displin bagi ASN yang diterapkannya itu sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati Lahat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan visi misi Bupati Lahat.

“Kami sidak kemaren di kantor dinas khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Jadi kalau oknum ASN bolos maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat. Oleh karena itu, manajemen diplin kerja harus kita benahi,” imbuh mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Empat Lawang ini dengan nada geram.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima kemarin, Jumat (23/8/2019) Sekda melakukan sidak ke kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan berikutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Hasil sidak tersebut, didapati ada beberapa ruangan salah satu dinas sudah terkunci rapat dan kosong, padahal masih dalam keadaan jam kerja dinas. Seperti contoh di kantor Bappeda terdapat ruang kerja yang kosong.

Sedangan di kantor DPMD tepatnya di ruang kerja salah satu Bidang hanya ada satu staf kerja, lalu Dinas Pariwisata malah lebih banyak lagi ruangan yang kosong dan terkunci.

Terakhir hasil sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hampir setiap bidang sepi dengan alasan yang dikatakan pegawai di sana bahwa ASN izin jadi gadis ngantat semua dan ada yang ziarah.***

Komentar