OKI, SUMSEL | dialograkyat.com – Puluhan warga Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati OKI pada Kamis (22/5). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Tanjung Batu. 22 Mei 2025
Unjuk rasa yang digerakkan oleh Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sumatera Selatan (AMUK Sumsel) ini turut didukung oleh LSM Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Batu. Massa menyuarakan lima poin utama dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh sang Kades, yaitu:
1. Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
2. Pemalsuan tanda tangan Ketua dan Anggota BPD dalam dokumen resmi.
3. Proyek fiktif pembangunan jalan rabat beton senilai Rp180 juta.
4. Pengabaian peran BPD dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan desa.
5. Intimidasi terhadap BPD untuk menandatangani SPJ Tahun 2023.
Aksi ini dipimpin oleh Angga, S.H., M.H., sebagai orator utama, dengan Ishak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Dahlan, S.H., sebagai Koordinator Aksi. Mereka juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap yang telah ditandatangani resmi oleh BPD Tanjung Batu.
Tuntutan Tegas dan Ultimatum 14 Hari
Massa menuntut pencopotan Kepala Desa Tanjung Batu, pemberhentian Kepala Inspektorat OKI yang dinilai lalai dalam pengawasan, serta penanganan serius dari Kapolres OKI terhadap laporan warga. Tak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI juga didesak turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi program-program desa.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa membakar ban bekas di depan Kantor Bupati. Meski berlangsung dalam suasana panas, aksi tetap berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat gabungan dari Polri dan Satpol PP.
Respons Cepat dari Bupati OKI
Menanggapi aksi tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki turun langsung menemui para demonstran. Ia menyampaikan bahwa laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti.
“Kami tidak akan menunggu 14 hari. Kepala Desa yang bersangkutan akan segera kami panggil, dan apabila terbukti bersalah, akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Muchendi.
Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Dukungan Publik dan Harapan Akan Penegakan Hukum
Aksi ini mendapatkan sorotan luas dari masyarakat OKI. Banyak pihak menilai bahwa kasus seperti ini seringkali mencuat namun kurang mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Dukungan pun mengalir dari sejumlah tokoh masyarakat yang mendesak agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak tebang pilih.
Warga berharap agar laporan mereka tidak berhenti di meja birokrasi, melainkan benar-benar diproses hingga ada kepastian hukum. Bila diperlukan, masyarakat siap menggandeng lembaga pengawas eksternal seperti BPK maupun KPK.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk membuktikan keseriusan dalam menegakkan integritas dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. (Muhtar K.A.)
Comment