CIAMIS | Dialograkyat.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis mencatat bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Ciamis hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Hal itu diungkapkan Kepala DPMPTSP Ciamis, Drs. LM Sukardan Rere, MM, saat menghadiri kegiatan Ciamis Beri Kabar (Misbar) di Kantor PWI Ciamis, Kamis (2/10/2025).
“Kalau kita lihat dari data Online Single Submission (OSS), usaha pangan yang sudah memiliki SLHS antara lain RSUD Ciamis, Lapas Ciamis, beberapa rumah sakit swasta, dan Catering Samudra. Namun untuk SPPG di Ciamis sendiri, sejauh ini belum ada yang tercatat dalam sistem OSS,” ungkap Rere.
Ia menjelaskan, selain SLHS, SPPG juga wajib mengantongi PBG. Status perizinan ini dapat dilihat melalui OSS, baik yang sedang diproses maupun yang sudah terbit. Namun, seluruh SPPG di Ciamis hingga kini belum memiliki kedua izin tersebut.
“Izin PBG dan izin SLHS adalah dua hal berbeda. Untuk SLHS, leading sector-nya berada di Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinkes akan memberikan rekomendasi terkait standar kebersihan dan sanitasi, dan hasilnya bisa diunggah ke OSS sebagai dasar penerbitan sertifikat,” terangnya.
Sementara itu, untuk izin PBG, pemohon dapat mengurus secara daring melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), dengan sejumlah persyaratan berbeda dari SLHS.
Lebih lanjut, Rere menilai program SPPG sejatinya bisa menjadi peluang investasi. Melalui program ini, muncul pengusaha-pengusaha baru di sektor agribisnis yang berpotensi menarik investor.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat baik dari sisi agribisnis. Ciamis memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan, sehingga program ini dapat mendorong tumbuhnya ekonomi lokal,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Nurdiana Mulyatini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, menilai program MBG besutan pemerintah pusat membawa peluang besar dalam pengembangan agribisnis.
“Pasar program MBG sudah sangat jelas dan pasti. Jika program ini berkelanjutan, peluang masyarakat untuk terlibat dalam rantai bisnis agribisnis terbuka lebar,” tutur Nurdiana.
Namun ia juga memberi catatan penting: rantai pasok pangan harus dibenahi agar tidak memicu inflasi. Menurutnya, tingginya permintaan bahan pangan untuk memenuhi ribuan porsi makan gratis setiap hari bisa menimbulkan lonjakan harga.
“Pemerintah kabupaten/kota harus mampu menjalin kerja sama lintas daerah. Misalnya, ketika Ciamis surplus ayam dan telur, sedangkan kabupaten tetangga surplus padi, harus ada kolaborasi untuk saling memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lebih terjamin,” tegasnya.
Jika rantai pasok tidak diperkuat, lanjut Nurdiana, masyarakat menengah ke bawah bisa terkena dampak negatif. Para petani cenderung menjual produknya ke program MBG karena permintaan lebih besar, sehingga pasokan di pasar tradisional berkurang.
“Kalau pasokan barang tidak seimbang dengan lonjakan permintaan, harga-harga di pasar akan naik. Ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Komentar