PALI | dialograkyat.com – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ratwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati PALI dan dibuka secara langsung oleh Bupati PALI, Asgianto, S.T, pada Jumat (21/3/2025). Turut hadir Ketua TP PKK PALI, unsur Forkopimda, perwakilan Dirjen Kemendagri, serta Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Asgianto mengungkapkan lima prioritas utama pembangunan daerah pada tahun 2026. Prioritas pertama adalah penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kami juga fokus pada peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Alhamdulillah, pembangunan jalan dan jembatan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Bupati.
Prioritas ketiga adalah peningkatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah program Satu Desa Satu Produk. Program ini diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan di setiap desa yang mampu menembus pasar regional hingga nasional.
Selanjutnya, Pemkab PALI juga menekankan penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis sistem meritokrasi. “Kami akan membuka proses seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan strategis di kalangan aparatur sipil negara,” jelasnya.
Adapun prioritas kelima adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas keamanan daerah.
“Stabilitas keamanan sangat penting. Jika PALI dinilai aman dan kondusif, investasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Namun jika dianggap rawan, justru sebaliknya,” tegasnya.
Terkait peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab PALI telah menyetujui penambahan insentif sebesar Rp400 ribu bagi tenaga penyapu jalan, yang sebelumnya hanya menerima Rp1,1 juta per bulan. Penambahan ini akan mulai berlaku pada April 2025.
Musrenbang Kabupaten PALI Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan, termasuk penyusunan program prioritas, target capaian, dan sinergi lintas sektor yang disepakati bersama. (Jon)
Komentar